Rabu, 13 Januari 2010

“Dampak Krisis Global Tahun 2008 Terhadap Industri Keuangan di Indonesia”

BANK & LEMBAGA KEUANGAN 2

“Dampak Krisis Global Tahun 2008

Terhadap Industri Keuangan di Indonesia”

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang terjadi saat ini mengacu pada perekonomian terbuka, dimana dalam kondisi ini setiap negara melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Tujuan dari suatu negara melakukan Perdagangan adalah peningkatan welfare atau kemakmuran dari negara tersebut, yang diindikasikan dengan meningkatnya GDP (Gross domestic Products), meningkatnya Industrialisasi, kemajuan transportasi, dan usaha pengembangan kearah globalisasi. Hubungan Perdagangan Internasional tersebut kemudian menciptakan suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan dan stabil. Namun Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan dunia. Menurut perspektif ekonomi, perdagangan antar satu negara dengan negara lain saling berkaitan, misalnya melalui aliran barang dan jasa. Dalam hal ini, Impor suatu negara merupakan ekspor bagi negara lain, sehingga dimungkinkan resesi di satu negara akan menular dan mempengaruhi negara lainnya secara global, karena penurunan impor di satu tempat menyebabkan tertekannya ekspor di tempat lain.

Saat ini hampir semua negara-negara di dunia menganut sistem pasar bebas sehingga terhubung satu sama lain. Sistem tersebut menyebabkan aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lain, dengan regulasi moneter tiap negara yang beragam. Akibatnya setiap negara memiliki risiko terkena dampak krisis. Penanganan dampak krisis membutuhkan regulasi yang cepat dan tepat. Di setiap negara cara penanganannya dapat dipastikan akan berbeda, sehingga dampak krisis ekonomi juga akan berbeda. Secara umum, negara yang paling rentan terhadap dampak krisis adalah negara yang fundamental ekonomi domestiknya tidak kuat. Lemahnya fundamental ekonomi sebuah negara salah satunya dapat disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat.

Krisis keuangan global yang bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat memang membawa implikasi pada kondisi ekonomi global dan perdagangan internasional secara menyeluruh. Hampir di setiap negara, baik di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik, merasakan dampak akibat krisis keuangan global tersebut. Dampak tersebut terjadi karena tiga permasalahan, yaitu adanya investasi langsung, investasi tidak langsung, dan perdagangan.

Di negara kita sendiri, Pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen dan keberhasilan penerapan kebijakan di bidang ekonomi yang lain serta pemberantasan korupsi diyakini sebagai fundamental perekonomian negara yang kuat. Selain itu, Berbagai upaya lainnya juga telah diambil. Mulai dari pencairan anggaran belanja departemen untuk membantu likuiditas keuangan di masyarakat, dan mengutamakan program untuk rakyat dengan melindungi atas kemungkinan dampak krisis. Implementasi upaya tersebut adalah dengan memastikan semua program pengentasan kemiskinan tersalurkan dan meningkatkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menghadapi krisis keuangan dan resesi ekonomi global, dibutuhkan ketenangan semua pihak agar dapat senantiasa berpikir rasional untuk mencarikan jalan dan solusi. Meskipun tidak seluruh masalah berada di jangkauan wilayah kebijakan dan wewenang pemerintah, partisipasi dan peran serta semua pihak, termasuk kita sebagai praktisi dan pelajar dalam mengatasi dampak krisis keuangan global mutlak dibutuhkan.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk mengulas tentang pengaruh krisis keuangan global terhadap perdagangan dan perekonomian internasional. Sehingga dimasa yang akan datang, kita selaku pelaku ekonomi dapat memahami lingkungan bisnis terkini kita dengan lebih baik. Dengan memahami fenomena dunia bisnis terkini, kita akan lebih mudah menyusun strategi dalam beradaptasi di lingkungan global.

Sebagai batasan pembahasan, Makalah ini hanya berfokus pada sosialisasi dan pemahaman terhadap krisis keuangan global yang sesungguhnya, serta mengulas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mensuspensi sektor perdagangan dan perekonomian Indonesia di area internasional.

TEORI

2.1 Perdagangan dalam Globalisasi

Globalisasi mengacu pada meningkatnya pergerakan barang, jasa dan modal keluar perbatasan nasional. Perusahaan dapat masuk dan berkompetisi di pasar global atau pasar internasional dengan banyak cara. Kebanyakan perusahaan pada awalnya membangun kesuksesan bisnis mereka di tanah air mereka sendiri, dan kemudian mereka mulai mengekspor produk atau jasa mereka kepada pembeli diluar negeri. Seiring dengan bertambahnya waktu dan kebutuhan, mereka mulai menyadari bahwa mereka dapat memotong biaya operasional mereka dengan mengalokasikan beberapa atau semua kegiatan operasional mereka di negara lain. Dalam prakteknya di luar negeri, terkadang perusahaan mendirikan perusahaan dan kantor mereka sendiri atau melakukan perjanjian subkontrak dengan pihak lain diluar negeri. Contohnya, dalam industri pakaian dan sepatu, perusahaan NIKE, The GAP, dan GUESS memiliki jaringan ekstensive dengan para subkontraktor diluar Amerika. Dalam merancang dan memproduksi produk mereka, perusahaan melakukan pembelian barang mentah, komponen, atau supply lainnya dari vendor diluar Amerika. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut mengembangkan "global supply chain" walaupun dalam prakteknya mereka tidak memproduksi seluruh produk mereka diluar Amerika.

Perdagangan internasional telah terbentuk sejak ribuan tahun lalu. Awalnya bermula dari eksplorasi dan kolonialisasi di Afrika, Asia, dan Amerika oleh bangsa Eropa di awal abad ke 15, dan kemudian selama lebih dari 60 tahun yang lalu, perdagangan internasional (global commerce) telah bertransformasi kedalam perekonomian dunia.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi timbulnya akselerasi globalisasi perdagangan ini, diantaranya adalah:

1. Tekhnologi Komunikasi yang semakin mempermudah dan mempercepat komunikasi perusahaan kepada para karyawan, rekanan, dan supplier diseluruh dunia.

2. Sistim Transportasi yang semakin canggih, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang cepat dan murah.

3. Meningkatnya sekelompok pemain bisnis transnasional utama, yang berkeinginan mengembangkan bisnis mereka keluar negri, dan

4. Adanya reformasi Sosial dan Politik yang telah membuka pintu area pasar baru bagi perdagangan dunia.

2.2 Institusi Keuangan Perdagangan Internasional

Regulasi Perdagangan Internasional diselenggarakan oleh serangkaian organisasi penting yang disebut dengan Internasional Financial and Trade Institution (IFTI's), yang terdiri dari World Bank, the International and Monetary Fund (IMF), dan World Trade Organization (WTO).

2.2.1 World Bank (WB)

Fungsi dari organisasi ini adalah untuk menyediakan pinjaman yang ditujukan kepada pembangunan perekonomian negara-negara yang tergabung dalam anggota. Pada saat ini, WB adalah salah satu penolong terbesar dalam pembangunan perekonomian dunia. Pendanaan WB terutama adalah pembangunan jalan, tenaga listrik, saluran air, jembatan, dan proyek infrastruktur. WB mendapatkan dana pembangunan tersebut dari iuran negara-negara anggota dan dari dana yang dipinjamkan kedalam pasar modal internasional. Dalam kaitannya dengan kucuran dan pinjaman dana, WB memberlakukan peraturan yang ketat untuk memastikan negara penerima pinjaman mampu membayar kembali hutang-hutang meraka kepada world bank.

2.2.2 International Monetary Fund (IMF)

Organisasi yang biasa dikenal sebagai adik dari world bank ini bertujuan untuk membuat pertukaran mata uang menjadi lebih mudah dilakukan bagi negara-negara anggota agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

2.2.3 World Trade Organization (WTO)

WTO adalah badan internasional yang mendirikan peraturan perdagangan internasional antar negara. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk mempromosikan perdagangan bebas, yang diimplikasika dengan mengeliminasi hambatan perdagangan seperti kuota, tarif, dan lain-lain.

2.3 Strategi Perdagangan Internasional

Saat suatu Negara berkeinginan memaksimalkan Gain on Trade dalam rangka peningkatan kemakmuran, maka negara tersebut akan melakukan Strategic Trade Policies atau Strategi dalam Kebijakan Perdagangan yang terdiri atas dua strategi yaitu :

2.3.1. Export Promotion

Strategi ini adalah kebijakan perdagangan yang berorientasi untuk peningkatan daya saing komoditi export yang dimiliki. Komponen kebijakan yang sering dipergunakan antara lain :

· Pengembalian Pajak Import bahan baku bila bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi dan di export kembali Hal ini sering disebut dengan duty draw back.

· Pengurangan Pajak bagi Perusahaan yang berorientasi memproduksi barang – barang export.

· Subsidi dan Dukungan Biaya Riset and Development pengembangan produk export

· Devaluasi untuk peningkatan daya saing produk.

2.3.2 Import Substitusion

Yaitu strategi dalam kebijakan perdagangan yang berorientasi untuk membangun atau menciptakan industri yang tadinya merupakan komoditi Impor dari suatu negara. Tujuan dari strategi ini adalah penurunan jumlah komoditi impor dan digantikan produksi dalam negeri untuk komoditi tersebut. Komponen kebijakan yang sering dipergunakan antara lain :

· Pengenaan Tarif yang Tinggi untuk komoditi impor

· Kuota pada komoditi Impor

· Non Tarif Barrier

· Infant Industry Model

PEMBAHASAN KASUS

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KRISIS KEUANGAN GLOBAL

3.1 Krisis Keuangan Global, Efek Domino Amerika Serikat

Ketika kondisi perekonomian sebuah negara adidaya berubah dan mengalami goncangan, maka dapat dipastikan akan membawa konsekuensi yang luas pada perekonomian dunia. Dalam hal ini, krisis keuangan Amerika Serikat telah mempengaruhi tatanan sistem keuangan berbagai negara.

3.1.1 Bermula dari Subprime Mortgage

Sejak tahun 1925, di Amerika Serikat sudah ada Un­dang-undang Mortgage, yaitu Peraturan yang berkaitan den­gan sektor properti, termasuk kredit pemilikan rumah. Semua warga AS, asalkan memenuhi syarat tertentu, bisa mendapatkan kemudahan kredit kepemilikan prop­erti, seperti KPR. Kemudahan pemberian kredit terjadi ketika harga properti di AS sedang naik. Kegairahan pasar properti membuat spekulasi di sektor ini meningkat. Para pe­nyedia kredit properti memberikan suku bunga tetap se­lama tiga tahun. Hal itu membuat banyak orang mem­beli rumah dan berharap bisa menjual dalam tiga tahun sebelum suku bunga disesuaikan.

Permasalahannya, banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pembiayaan. Mereka adalah orang den­gan latar belakang non-income non-job non-activity (NINJA) yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi un­tuk menyelesaikan tanggungan kredit yang mereka pin­jam. Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Selanjutnya, kredit macet di sektor properti mengakibatkan efek domino ambruknya lembaga-lembaga keuangan besar di Amer­ika Serikat. karena, lembaga pembiayaan sektor properti pada umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga keuangan.

Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang, mirip subprime mortgage securities, yang dijual kepada lembaga-lemba­ga investasi dan investor di berba­gai negara. Padahal, surat utang itu ditopang oleh jaminan debitor yang kemampuan membayar KPR-nya rendah.

Dengan banyaknya tunggakan kredit properti, perusahaan pembi­ayaan tidak bisa memenuhi kewa­jibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun asset manage­ment. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan, sehingga mengakibatkan pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva un­tuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan bayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan lain yang memberikan pinjaman juga terancam bang­krut.

Kondisi yang dihadapi lembaga-lem­baga keuangan besar di Amerika Ser­ikat juga mempengaruhi likuiditas lem­baga keuangan lain, yang berasal dari Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat. Terutama lembaga yang meng­investasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Di sinilah krisis keuangan global bermula.

Untuk menghindari meluasnya kri­sis subprime mortgage dan membawa dampak buruk terhadap perekonomian Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat dan Bank Sentral Amerika (The Fed) mengeluarkan kebijakan untuk membantu beberapa lembaga-lembaga keuangan besar tersebut. Upaya tersebut sekaligus dikemas dalam kebijakan moneter untuk menekan angka inflasi serta menstabil­kan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat.

Rangkaian tindakan antisipasi di Amerika Serikat telah dimulai pada tanggal 5 September. Saat itu, pe­merintah AS mengambil alih perusahaan pembiayaan Fannie Mae dan Freddie Mac untuk penyehatan arus kas dua perusahaan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 16 September The Fed mengucurkan pinjaman USD 85 miliar ke American International Group untuk mengambil alih 80 persen saham perusahaan asuransi tersebut. Pada tanggal 18 September 2008, Pemerintah AS meminta Kongres untuk menyetujui paket penyelama­tan ekonomi, berupa dana talangan pemerintah (bail­out) USD 700 miliar. Presiden George Bush menyata­kan perekonomian AS dalam bahaya jika Kongres tidak menyetujui rencana bailout. Meskipun demikian, tanggal 29 September 2008, Kongres AS menolak rencana bailout. Akibatnya, In­deks Dow Jones merosot 778 poin, posisi yang terbe­sar dalam sejarah pasar saham di Amerika Serikat. Akhirnya tanggal 3 Oktober 2008, Kongres menyetujui bailout. Selanjutnya, Presiden Bush menan­datangani UU Stabilisasi Ekonomi Darurat 2008. Un­dang-undang yang memuat rencana pengucuran dana talangan pemerintah (bailout) sebesar USD 700 miliar untuk mengambil alih beberapa perusahaan dan lem­baga keuangan yang merugi di pasar modal AS.

3.1.2 Dampak Krisis Keuangan AS yang Mengglobal

Masalah subprime mortgage di Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Agustus 2007. Hal itu sudah ditengarai akan menjadi gelembung sub­prime (bubble), akan tetapi pemerintah Amerika Serikat terus mengucurkan uang dan menurunkan suku bunga untuk mengangkat sektor industri teknologi yang men­galami penurunan. Usaha Pemerintah AS dengan mengucurkan dana talangan pemerintah sebesar USD 700, hanya semen­tara saja dapat meredam gejolak pasar. Pasalnya, mayoritas investor di seluruh dunia terpaksa menjual por­tofolio saham yang dimiliki secara besar-besaran untuk menutupi kebutuhan likuiditas sehingga mengakibatkan terhempasnya pasar modal dunia.

Secara khusus di Wall Street, mayoritas investor yang mengalami kerugian pada saat indeks saham jatuh 777,7 poin, akibat penolakan bailout oleh House of Representative, Juga ikut menjual portofolio yang ditanam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober, indeks bursa berbagai negara kembali jatuh, sehingga sepuluh bank sentral dari berbagai negara menurunkan suku bunga agar beban utang para investor yang merugi tidak semakin besar.

3.1.3 Dampak Krisis di Beberapa Kawasan Lain

3.1.3.1. Kawasan Eropa

Salah satu negara yang saat ini terkena dampak krisis finansial AS cukup parah adalah Islandia. Sebe­lumnya, Islandia berada di tingkat ke 4 negara termak­mur dengan GNP per kapita sekitar USD60,000 (IMF, 2008). Setelah krisis mata uang Islandia, Krona, terdepre­siasi hingga 30 persen. Sementara itu, bank sentral Islandia tidak mampu menjamin simpanan masyarakat disebabkan utang luar negeri perbankan swasta yang besarnya 11 kali lipat dari PDB negara itu.

Sebelum krisis, Bank Sentral Islandia menjalankan kebijakan inflation targeting yaitu menaikkan suku bun­ga apabila inflasi di atas target dan menurunkannya di saat inflasi berada di bawah target. Kebijakan tersebut umumnya berhasil diterapkan pada negara-negara besar, tapi tidak tepat untuk nega­ra kecil seperti Islandia. Selama kebijakan tersebut ber­langsung, tingkat inflasi berada di atas rata-rata target inflasi dengan suku bunga yang mencapai lebih dari 15 persen.

Di negara kecil seperti Islandia, suku bunga yang tinggi merangsang perusahaan domestik dan rumah tangga untuk meminjam dalam mata uang asing. Hal tersebut jelas menarik minat spekulan valuta asing, seh­ingga menyebabkan besarnya arus masuk valuta asing yang mengakibatkan tajamnya perbedaan nilai tukar valuta asing. Para spekulan dan debitor juga mendap­atkan keuntungan besar dari selisih suku bun­ga di Islandia dan luar negeri. Sama halnya dengan keuntungan yang diraih dari selisih nilai tukar Krona dengan mata uang asing lainnya. Hal tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi semu dan meningkatkan laju inflasi.

Hasil akhirnya, adalah “balon-balon” ekonomi yang diakibatkan oleh interaksi suku bunga domestik dan banyaknya arus masuk mata uang asing ke Islandia. Perbedaan nilai tukar Krona Islandia yang jauh dari fun­damental ekonomi realistis mengakibatkan menurunnya nilai mata uang tersebut. Bank Sentral Islandia gagal untuk mencegah naiknya nilai tukar dan gagal untuk menin­gkatkan cadangan devisa mer­eka.

Keadaan ini diperparah den­gan utang luar negeri bank-bank swasta yang terlalu besar, sehingga Bank Sentral Islandia tidak mampu lagi memberikan jaminan atas aset-aset bank tersebut maupun memberikan jaminan likuiditas. Berbeda dengan negara Eropa lainnya yang masih mampu men­jamin simpanan masyarakat pada level tertentu.

3.1.3.2. Kawasan Asia Pasifik

Sistem pasar bebas membuat negara-negara di ka­wasan Asia Pasifik pun terkena dampak krisis keuan­gan global tersebut. Salah satu dampak tersebut bisa muncul melalui financial market. Dalam kasus Jepang, Cadangan devisa USD 1 triliun tak menjamin Jepang bebas dari krisis finansial global.

Sejak awal Oktober 2008, indeks saham di Negeri Sakura sudah terkoreksi sekitar 20 persen. Hal yang sama juga terjadi di hampir semua pasar modal di Asia. Dampak lain yang bisa dilihat adalah anjloknya nilai ekspor negara-negara Asia. Contoh paling dekat ada­lah perekonomian Singapura dan Hongkong. Singapura dan Hongkong dapat terpengaruh besar, karena dua negara itu menjadi salah satu pusat beroperasinya rak­sasa-raksasa keuangan dunia. Sedangkan Tiongkok akan terpengaruh karena daya beli rakyat AS akan sangat menurun, yang berarti banyak barang buatan Tiongkok yang tidak bisa dikirim secara besar-besaran ke Amerika Serikat

Laporan kuartal IV-2007, ekonomi Singapura yang biasanya tumbuh sekitar 9 persen, anjlok menjadi 6 persen. Itu menunjukkan kemerosotan ekonomi Amerika ber­dampak terhadap negara-negara Asia lainnya. Bahkan ekonomi Cina, yang dianggap memiliki kekebalan terhadap resesi negara lain, juga terkena im­bas. Indeks Shanghai anjlok dan mulai mengantisipasi penurunan ekspornya ke AS dengan mengalihkan ke pasar regional tentunya termasuk Indonesia.

Tentu dibutuhkan kebijakan yang tepat bagi kita un­tuk mempertahankan pertumbuhan ekspor. Di samping itu, bagi negara-negara lain, perlu juga mewaspadai adanya kemungkinan membanjirnya produk Cina aki­bat tidak terpenuhinya pasar ekspor mereka di Amerika Serikat.

3.2 Kebijakan Berbagai Negara Atasi Dampak Krisis Global

3.2.1 Amerika Serikat

Disektor keuangan, kebijakan yang diambil pemer­intah AS adalah memberikan dana talangan (bailout) sebesar USD700 miliar. Dana ini ditujukan untuk menyelamat­kan institusi keuangan dan perbankan demi mencegah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bailout dilakukan dalam bentuk pembelian surat utang subprime mort­gage yang macet dari investor. Selain itu, pemerintah juga berjanji membeli surat berharga jangka pendek USD900 miliar. Disis lain, Bank Sentral Amerika (Federal Reserve) juga mengumum­kan rencana radikal untuk menutup sejumlah besar utang jangka pendek yang bertujuan menciptakan tero­bosan dalam kemacetan kredit yang mengakibatkan krisis finansial global.

Disektor riil, presiden Amerika yang baru, Obama, merencanakan pengadaan proyek infrastruktur besar dalam pembangunan fasilitas-fasilitas domestik Amerika, seperti pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini diharapkan akan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan, yang akhirnya dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dan menstimulasi perbaikan perdagangan.

3.2.2 Kawasan Eropa

A. Islandia

Untuk mengatasi dampak krisis keuangan global, Pemerintah Islandia menasionalisasi Bank Glitnir yang bangkrut. Kemudian memecat Dewan Direksi Lands­banki, serta memberikan suntikan dana pada bank-bank bermasalah. Dalam mestabilkan nilai tukar mata uang Krona, yang diperdagangkan hingga 202 Krona per Eur 1 (satu Euro), pemerintah mematok kurs Krona Eslandia setara dengan 131 Krona per Eur 1. Dan setelah otoritas moneter Islandia tidak mampu lagi menjamin aset-aset bank, Rusia memberikan suntikan dana USD 37 miliar ke bank-bank besar Islandia, de­mikian juga Swedia ikut turun tangan memberikan sun­tikan dana sebesar USD 702 juta.

Pemerintah Islandia optimis dalam jangka panjang akan bisa recovery karena memiliki potensi cadangan gas alam dan sumber daya manusia yang handal.

B. Inggris

Otoritas moneter Inggris menurunkan suku bunga 0,5 persen menjadi 4,5 persen. Langkah lain yang dilakukan adalah merekapitalisasi Santander, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Na­tionwide Building Society, Royal Bank of Scotland, dan Standart Chartered. Pemerintah juga menjamin utang berupa surat berharga berjangka pendek dengan nilai USD 250 miliar untuk jangka menengah. Selain itu, Bank of England juga menyediakan GBR 200 mil­iar (200 miliar poundsterling) untuk pinjaman jangka pendek perbankan.

C. Perancis

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy di depan sidang kabinet mengatakan, negara siap menolong permoda­lan bank-bank utama di Perancis. Selain itu pemerintah Perancis juga meminta Jepang dan Pemimpin G-8 un­tuk melakukan pertemuan darurat untuk menenangkan krisis.

D. Rusia

Pemerintah menutup bursa saham sebagai usaha untuk membendung kepanikan investor akibat penu­runan indeks saham, dan meminjamkan dana sebesar USD 37 miliar kepada bank-bank besar. Pemerintah Rusia juga akan memberikan suntikan dana 500 miliar rubel kepada Sberbank, 200 miliar rubel pada VTB (Bank milik pemerintah). Selain itu Rusia juga menyerukan pertemuan G-8 dan meminta keterlibatan Cina dalam melakukan upaya bersama untuk mengatasi krisis.

E. Uni Eropa

Para menteri keuangan 27 negara anggota Uni Eropa segera melakukan pertemuan untuk membahas jumlah simpanan maksimum yang akan mendapatkan jaminan pemerintah. Pembahasan dikhususkan untuk memastikan peningkatan jumlah simpanan yang dija­min oleh negara masing-masing. Selain itu, Uni Eropa juga menurunkan suku bunga Bank Sentral Eropa dari 0,5 persen menjadi 3,75 persen.

3.2.3. Kawasan Asia Pasifik

A. China

Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi Peo­ple’s Bank of China (PBOC) sebagai otoritas moneter menurunkan suku bunga dari 7,2 persen menjadi 6,93 persen. Selanjutnya, Pemerintah China berjanji mem­bantu AS dalam mengatasi krisis.

B. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan meminta teknokrat ekonomi menyiapkan rencana-rencana darurat dalam mengantisipasi dampak terburuk krisis keuangan AS dan mengusulkan koordinasi dengan Menteri Keuan­gan Cina dan Jepang. Pemerintah juga meminta otori­tas perbankan menjamin kebutuhan dana perusahaan lokal, termasuk kebutuhan terhadap dolar AS.

C. Thailand

Federasi Industri Thailand mengajukan langkah-langkah kepada menteri keuangan untuk melakukan Penurunan bea masuk impor, Peningkatan keyakinan konsumen, Penurunan pajak korporasi, dan Meminta otoritas moneter untuk mengawasi produk-produk investasi asing yang dapat memperburuk kondisi keuangan Thailand.

D. Australia

Bank Sentral Australia menurunkan suku bunga menjadi 6 persen untuk melonggar­kan likuiditas yang mulai terasa kurang di sistem per­bankan Australia. ­

Krisis finansial dunia yang berdampak terhadap bank-bank komersial, memukul mata uang, menekan ekspor, dan mengganggu produksi saat ini sudah mem­pengaruhi bisnis properti di sejumlah negara. Di China, penutupan pabrik sudah mulai terjadi. Merespons krisis keuangan global, umumnya bank sentral di berbagai negara memangkas suku bunga. Sebagian besar negara menjamin penuh seluruh dana masyarakatnya.

Lembaga pemeringkat kredit internasional Standard & Poor’s (S&P) menyebutkan, sebagian besar negara Asia Pasifik akan menghadapi tantangan dari efek ba­bak pertama resesi Amerika Serikat (AS). Tetapi, ka­wasan ini diperkirakan mampu menepis dampak buruk resesi AS. Dalam laporannya, lembaga itu mengungkapkan implikasi-implikasi dampak resesi bagi fundamental ekonomi dan kredit sejumlah pemerintahan di kawasan Asia Pasifik. Menurut S&P, permintaan domestik dan perdagan­gan antar kawasan diperkirakan mampu mengatasi dampak langsung merosotnya permintaan impor AS. Meskipun demikian, negara-negara Asia Pasifik juga harus bertarung mengantisipasi risiko-risiko lain yang disebabkan melonjaknya harga-harga sumber energi dan makanan, ketatnya likuiditas global, serta kemung­kinan melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-neg­ara Eropa.

Sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik, pada dasarnya dapat mengatasi dampak krisis keuan­gan global, karena tingginya prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan, kapasitas ke­bijakan fiskal dan moneter untuk memitigasi efek buruk resesi, dan solidnya dukungan dana bagi negara-nega­ra yang kurang maju.

3.3. PEREKONOMIAN INDONESIA DI PUSARAN KRISIS GLOBAL

Fundamental ekonomi di Indonesia saat ini cukup kuat dalam menghadapi efek domino krisis keuangan global. Hal tersebut bisa dilihat dari indikator Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat dari 5,5 persen di tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2008. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak krisis tahun 1998. Indikator lain adalah terkendalinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD), laju inflasi yang relatif terkendali, menurunnya suku bunga (BI Rate), dan penerimaan dalam negeri (pajak) terus meningkat. Untuk beberapa tahun kedepan, inflasi Indonesia akan terjaga seir­ing dengan menurunnya goncangan ekonomi domestik dan fundamental ekonomi Indonesia yang semakin kuat (Aksa, 2008).

3.4 Dampak Krisis Keuangan Global bagi Indonesia

Krisis keuangan di AS mengakibatkan pengeringan likuiditas sektor perbankan dan institusi keuangan non-bank yang disertai berkurangnya transaksi keuangan. Penger­ingan likuiditas akan memaksa para inves­tor dari institusi keuangan AS untuk melepas kepemilikan saham mereka di pasar modal Indonesia untuk memperkuat likuiditas keuangan institusi mereka.

Aksi tersebut akan menjatuhkan nilai saham dan mengurangi volume penjualan saham di pasar modal Indonesia. Selain itu, beberapa perusahaan keuangan Indonesia yang menginvetasikan dananya di instrumen investasi lembaga keuangan di AS juga mendapat im­bas atas kejatuhan nilai saham tersebut.

Krisis keuangan di AS yang merambah ke beberapa negara lainnya juga akan mengancam perdagangan be­berapa produk ekspor Indonesia di pasar AS, Jepang, dan kawasan Uni Eropa yang telah berlangsung sejak lama. Hal ini sangat berbahaya mengingat produk ekspor Indonesia sangat bergantung pada negara-negara tersebut, sedangkan di dalam negeri produk-produk tersebut kalah bersaing dengan produk impor China yang lebih murah.

Nilai tukar mata uang negara-negara Asia menga­lami depresiasi terhadap mata uang dolar AS, namun apabila melihat kondisi Rupiah dibandingkan yang lain­nya masih menunjukkan kondisi yang lebih baik. Selama 1 Jan- 10 Oktober 2008, Rupiah hanya ter­depresiasi sekitar 3%, jauh dibawah nilai mata uang Philipina (16%) dan juga Thailand (17%). Hal ini menun­jukkan bahwa, ekonomi kita masih terjaga menghadapi krisis ekonomi. Dengan demikian krisis keuangan global memberi­kan dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Dampak langsung yang terjadi adalah kerugian pada sebagian kecil investor yang memiliki exposure atas aset-aset yang terkait langsung dengan institusi-institusi keuangan Amerika Serikat yang bermasalah, misalnya lembaga keuangan Indonesia yang menanam dana dalam instrumen Lehman Brothers.

Sedangkan dampak tidak langsung krisis finansial global, antara lain;

Mempengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam bentuk pengeringan likuiditas, lon­jakan suku bunga, anjloknya harga komoditas, dan melemahnya pertumbuhan sumber dana.

• Menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, inves­tor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada.

Flight to quality, pasar modal Indonesia terkoreksi akibat indikasi melemahnya mata uang rupiah

• Kurangnya pasokan likuiditas di sektor keuangan karena kebangkrutan berbagai institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi akan ber­dampak pada cash flow sustainability perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Akibatnya, penda­naan ke capital market dan perbankan global akan mengalami kendala dari aspek pricing (suku bunga) dan availability (ketersediaan dana).

Menurunnya tingkat permintaan dan harga komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman laju impor secara signifikan akan menyebabkan defisit perdagangan yang semakin melebar dalam beberapa waktu mendatang.

• Selanjutnya defisit perdagangan tersebut akan me­nyulitkan penggalangan capital inflow dalam jumlah besar untuk menutup defisit itu sendiri seiring den­gan keringnya likuiditas pasar keuangan global.

Selain hal diatas, Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang berdampak negatif terhadap negara-neg­ara lainnya, tidak berimbas terlalu besar bagi Indone­sia. Hal ini disebabkan net ekspor Indonesia ke luar negeri hanya 10 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

3.5. Langkah Penyelamatan Perekonomian Indonesia dalam Krisis Global

3.5.1. Pemberian Arahan

Pada tanggal 6 Oktober 2008, Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono memberikan 10 arahan kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Arahan tersebut di­maksudkan untuk mempertahankan kestabilan pertum­buhan ekonomi Indonesia.

Sepuluh arahan itu antara lain adalah:

1. Himbauan untuk bersikap optimis dan bersinergi untuk memelihara momentum pertum­buhan ekonomi guna mengelola serta mengatasi dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat.

2. Pemanfaatan perekonomian domestik dan mengambil pelajaran dari krisis 1998, di mana sabuk pengaman perekonomian domestik adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor informal.

3. Optimasi APBN 2009 untuk memacu per­tumbuhan dan membangun social safety net. Optimasi ini memperhatikan penyediaan infrastruktur dan stimulasi per­tumbuhan, alokasi anggaran penanggulangan kemiski­nan yang tetap menjadi prioritas, defisit anggaran yang harus “tepat” dan “rasional”

4. Tetap menggerakkan Dunia usaha khususnya sektor riil, agar penerimaan negara tetap terjaga dan pengangguran tidak bertambah.

5. Menghimbau semua pihak untuk melakukan perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat.

6. Menggalakkan kembali penggunaan produk da­lam negeri sehingga pasar domestik akan bertam­bah kuat.

7. Memperkokoh sinergi dan kemitraan (part­nership) pemerintah dengan perbankan dan dunia usaha.

8. Menghimbau semua kalangan untuk meghindari sikap egisektoral dan memandang remeh masalah.

9. Mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan dan pribadi.

10. Menghimbau Semua pihak untuk melakukan komu­nikasi dengan tepat dan bijak kepada rakyat.

3.5.2. Langkah Kebijakan

Sebagai implementasi Sepuluh Arahan Presiden, beberapa langkah kebijakan telah diambil untuk men­gatasi dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Rangkuman langkah tersebut dipaparkan sebagai berikut:

3.5.2.1. Kepastian Hukum dan Jaminan Investasi

Mengacu pada krisis ekonomi tahun 1998, langkah-langkah prioritas yang dilakukan pemerintah antara lain adalah mengutamakan proteksi rakyat kecil, memastikan ketersediaan kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya agar tidak men­galami gangguan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan bebera­pa insentif untuk memastikan sektor riil terus berger­ak. Sekalipun gejolak pasar saham dan fiskal banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luar jangkauan pemerintah, karena harus tunduk pada hukum global.

3.5.1.2. Perkuat dan Jaga Ketahanan Sektor Riil

Langkah kebijakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil di tengah krisis antara lain dengan mendorong kinerja melalui pemberian insentif dan disinsentif. Pemerintah akan menerapkan insentif ekspor beru­pa perbaikan iklim dan pengurangan biaya transaksi ekspor. Kebijakan itu dibuat untuk mencegah imbas krisis keuangan global. Selain itu pemerintah juga akan merestitusi pajak penjualan dan bea masuk termasuk strategi ekspansi ke pasar baru dan mengamankan dari produk ilegal.

Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya menarik penanam modal luar negeri maupun domestik untuk tetap menanamkan modalnya di sektor riil. Beberapa langkah yang dilaku­kan diantaranya perbaikan masalah yang dikeluhkan investor, dan pengendalian impor barang yang bersifat konsumtif melalui peningkatan pengadaan dalam neg­eri.

Untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi In­donesia di sektor riil, Pemerintah mendorong sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan usaha ber­basis industri manufaktur sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Adapun basis industri manufaktur yang didorong pertumbuhannya oleh pemerintah adalah:

1. Tekstil dan Produk Tekstil

2. Alas Kaki

3. Keramik

4. Elektronika Konsumsi

5. Pulp dan Kertas

6. Petrokimia

7. Semen

8. Baja

9. Mesin Listrik & Alat Listrik

10. Alat Pertanian

11. Peralatan Pabrik

Pemerintah juga melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya produk luar dengan membatasi laju impor serta meningkatkan pengamanan pasar domestik dari produk impor ilegal atau politik dumping. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan penutupan pelabuhan-pelabuhan gelap, yang sering digunakan se­bagai sarana penyelundupan barang ilegal, serta mem­perketat pengawasan bongkar muat barang di pelabu­han dan sepanjang pantai Indonesia.

Dalam menghadapi krisis keuangan global ini, pe­merintah juga memberikan perhatian khusus kepada In­dustri Kecil dan Menengah (IKM), untuk menjaga tetap tersedia lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Dalam sektor UKM, pemerintah terus memastikan kelangsungan program kredit untuk rakyat dan berba­gai program fasilitasi UKM lainnya. KUKM perlu diting­katkan karena, sektor KUKM Indonesia ditunjang oleh 48,9 juta unit usaha yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi bagi Kontribusi KUKM terhadap PDB sebesar Rp 1.778 triliun (53,3 persen) dan menyerap tenaga kerja 96 persen. Pemerintah juga mendukung usaha peningkatan hasil komoditi di beberapa sektor usaha.

Di sektor pertanian, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan budidaya udang, kerang, kopi, coklat, ikan segar, dan daging. Semen­tara, dalam sektor industri terdapat minyak nabati, ge­tah karet alam, kertas dan kertas koran, serta barang tembaga.

3.5.1.3. Stabilisasi Moneter

Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menem­puh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, yaitu menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbu­han ekonomi, dan mengambil kebijakan neraca pemba­yaran.

Upaya tersebut diantaranya adalah :

1. Antisipasi pengeringan likuiditas global dengan memperkuat sektor perbankan, pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

2. Pencarian pembiayaan defisit anggaran pendapa­tan dan belanja negara dari sumber nonpasar dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, karena pem­biayaan melalui penerbitan surat utang makin sulit dilakukan.

3. Pemantauan neraca pembayaran dengan menjaga momentum arus modal ke dalam negeri.

4. Pemantauan penggunaan anggaran kementerian dan lembaga negara.

Berkaitan dengan pengeringan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan, BI menyederhanakan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menambah keper­cayaan diri bank terhadap kondisi likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan global. Giro Wajib Minimum (statutory reserve) adalah sim­panan minimum yang harus dipelihara oleh Bank da­lam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebe­sar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank.

Langkah lain yang ditempuh Bank Indonesia dian­taranya adalah membuka ruang untuk repo Surat Utang Negara (SUN) atau SBI yang diperpanjang masa ber­lakunya hingga tiga bulan. Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan 2009, Bank Indonesia memastikan bahwa inflasi tahun 2009 terkendali pada kisaran 6,5-7,5 persen. Dengan per­timbangan tetap mewaspadai gejolak yang terjadi saat ini dan tetap fokus menjaga nilai rupiah yang tercermin dari inflasi dan nilai tukar.

Dan yang terakhir, BI Rate disesuaikan menjadi 9,5 persen agar suku bunga riil tetap terjaga pada kisaran 2-2,5 persen. Da­lam jangka pendek, kenaikan BI Rate ditujukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi pelaku pasar. Ekspek­tasi inflasi yang tinggi telah membuat nilai tukar jatuh melewati batas psikologis Rp9.500 per dollar AS. Pa­dahal, inflasi tinggi amat berbahaya, karena dapat menurunkan nilai aset yang dimiliki masyarakat golongan bawah.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perdagangan Internasional pada masa ini tidak terlepas dari pengaruh krisis Global. Krisis yang melanda ini bermula dari permasalahan subprime mortgage Amerika yang kemudian mengakibatkan efek domino bagi perdagangan dan perekonomian negara lainnya. Akibat parah yang dirasakan dari adanya efek domino ini dialami oleh Amerika sendiri, negara-negara Eropa dan Asia yang banyak bergantung pada aktivitas pendanaan dan pasar modal, dan negara-negara lain yang kurang mengandalkan sektor riil mereka sebagai pondasi ekonominya.

Dampak yang telah dirasakan bagi negara-negara yang melakukan perdagangan internasional adalah Bangkrut dan meruginya institusi keuangan, Bank, dan korporasi; Inflasi meningkat, Pertumbuhan ekonomi menurun, dan Indeks Bursa yang runtuh. Fenomena ini menjadikan negara-negara yang terpukul oleh karena krisis keuangan global melakukan berbagai upaya dalam mengatasi dampak krisis ini. Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan negara-negara di Eropa, Amerika dan Asia diantaranya adalah mengajukan rencana bailout atau mengeluarkan dana talangan bagi perusahaan keuangan dan Industri yang hampir bangkrut, penurunan suku bunga, menasionalisasi perusahaan swasta, pengambil alihan untuk penyehatan, penutupan bursa, melarang short selling, meningkatkan jaminan deposito, buy back saham, dan meningkatkan insentif bagi eksportir.

Bagi Indonesia sendiri, dampak yang dirasakan adalah kerugian pada sebagian kecil investor yang memiliki exposure atas aset-aset yang terkait langsung dengan institusi-institusi keuangan Amerika Serikat yang bermasalah. Selain itu, dampak tidak langsung yang dirasakan adalah terpegaruhnya momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, Menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, inves­tor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan, terkoreksinya pasar modal Indonesia, Kurangnya pasokan likuiditas di sektor keuangan, dan Menurunnya tingkat permintaan dan harga komoditas utama ekspor Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan, diantaranya adalah memberi kepastian hukum dan jaminan investasi, memperkuat dan menjaga ketahanan sektor riil, melakukan stabilisasi moneter, dan menjalankan program jaring pengaman sosial.

4.2 Saran

Konsekuensi lo­gis dari krisis global yang bermula di Amerika Serikat akan membuat pasar di Amerika dan Eropa akan lebih tertutup. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan untuk men­cari peluang sasaran ekspor lain atau membuat produk ekspor yang lebih kompetitif dibandingkan produk neg­ara-negara lain.

Bagi para praktisi dan pelaku ekonomi di Indonesia, hendaknya mendukung program-program yang telah dijalankan dan direncanakan pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan global ini. Langkah praktis dan sederhana yang bisa diambil antara lain adalah:

1. Bersikap Optimis bahwa perekonomian akan membaik.

Dengan bersikap optimis, maka kepercayaan kita terhadap kemampuan diri sendiri dan kemampuan negara dalam mengatasi masalah akan meningkat, hal ini akan membuat kita terhindar dari sikap pesimis yang tidak perlu sehingga kita dapat akan tetap dapat mempertahankan pola pikir yang benar dalam menyikapi berbagai bentuk permasalahan. Pola pikir yang benar dan sehat dari sikap optimis akan melahirkan pola dan sikap hidup yang baik.

2. Mendukung penuh penguatan sektor riil dengan mengubah pola konsumsi kita dari produk impor ke produk dalam negeri yang tersedia.

Dengan dukungan penuh kita terhadap sektor riil dalam negeri, maka perekonomian dalam negri kita akan meningkat. Dengan perekonomian dalam negeri yang meningkat, maka devisa akan meningkat, lapangan kerja bertumbuh, jumlah pengangguran menurun, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat akan membaik, kriminalitas menurun, kita selaku warga negara akan dapat menikmati hidup yang lebih baik.

3. Membayar Pajak dengan jujur dan tepat waktu

Dengan pembayaran pajak yang jujur dan tepat waktu, maka secara langsung kita telah berperan dalam supply anggaran yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

  • Laporan Tahunan Bank Indonesia 2008, Jakarta, 2008

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar